cerita pendek

Abdul sebagai Komisaris dari sebuah perusahaan besar milik keluarga mengungkapkan adanya manipulasi laporan keuangan tersebut di mana seharusnya perusahaan merugi namun dilaporkan memperoleh keuntungan.

“Saya tahu bahwa ada sejumlah pos yang sebetulnya harus dinyatakan sebagai beban bagi perusahaan tetapi malah dinyatakan masih sebagai aset perusahaan. Jadi ada trik akuntansi,” kata salah satu Komisaris  dari perusahaan tersebut.Ia menyebutkan, hingga kini dirinya tidak mau menandatangani laporan keuangan itu karena adanya ketidakbenaran dalam laporan keuangan perhubungan itu.

“Saya tahu laporan yang diperiksa oleh akuntan publik itu tidak benar karena saya sedikit banyak mengerti akuntansi, yang mestinya rugi dibuat laba,” kata penyandang Master of Accountancy, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio USA tahun 1990. Akibat tidak ada tanda tangan dari satu komisaris, rapat umum pemegang saham (RUPS) Perusahaan yang seharusnya dilaksanakan sekitar awal tahun ini juga harus dipending.

Contoh kasus fraud auditing perusahaan multikultural

Kasus Penentuan Metode dalam Mengaudit Perusahaan Machine International yang dilakukan oleh Frank Dorrance sebagai Manajer Audit Senior Bright and Lorren.

Frank Dorrance, seorang manajer audit senior untuk Bright and Lorren,CPA baru saja diinformasikan bahwa perusahaan berencana untuk mempromosikannya menjadi rekanan pada 1 atau 2 tahun ke depan bila ia terus memperlihatkan tingkat mutu yang tinggi sama seperti masa sebelumnya. Baru saja Frank ditugaskan untuk mengaudit Machine International sebuah perusahaan grosir besar yang mengirimkan barang keseluruh dunia yang merupakan klien Bright and Lorren yang bergengsi. Selama audit, Frank menentukan bahwa Machine International menggunakan metode pengenalan pendapatan yang disebut “tagih dan tahan” yang baru saja dipertanyakan oleh SEC. Setelah banyak melakukan riset, Frank menyimpulkan bahwa metode pengenalan pendapatan tidaklah tepat untuk Machine International.

Ia membahas hal ini dengan rekanan penugasan yang menyimpulkan bahwa metode akuntansi itu telah digunakan selama lebih dari 10 tahun oleh klien dan ternyata tepat. Frank berkeras bahwa metode tersebut tepat pada tahun sebelumnya tetapi peraturan SEC membuatnya tidak tepat tahun ini. Frank menyadari tanggung jawab rekan itu untuk membuat keputusan akhir, tetapi ia merasa cukup yakin untuk menyatakan bahwa ia merencanakan untuk mengikuti persyaratan SAS 22 (AU 311) dan menyertakan sebuah pernyataan dalam kertas kerja bahwa ia tidak setuju dengan keputusan rekannya.

Rekan itu memberitahukan Frank bahwa ia tidak akan mengizinkan pernyataan demikian karena potensi implikasi hukum. Namun, ia mau menulis sebuah surat kepada Frank yang menyatakan ia mengambil tanggung jawab penuh untuk keputusan akhir bila timbul suatu permasalahan hukum. Ia mengatakan, “rekan harus bertindak seperti rekan”.

Analisis :

Pada kasus ini dari situasi tersebut menurut saya Frank dapat mengikuti peraturan dari SEC karena jika ada sesuatu itu semua dapat di tanggung secara bersama-sama terutama dari pihak Auditor. Dan jika Frank menyetujui pendapat rekannya maka kemungkinan ia akan memperoleh kedudukannya sebagai rekan yang akan ia peroleh pada tahun mendatang serta adanya pandangan bahwa ia telah menunjukkan sikap menghargai dan menghormati keputusan rekannya. Dan terakhir Frank dapat memilih untuk tidak melakukan kegiatan penugasan tersebut melihat adanya risiko yang cukup besar pada hasil auditnya.

sumber :

http://vinakurniadi.blogspot.com/search/label/Kasus%20Audit%20Etika%20Profesi

Contoh kasus fraus accounting perusahaan multikultural di luar negeri

Kasus KAP Andersen dan Enron

Kasus KAP Andersen dan Enron terungkap saat Enron mendaftarkan kebangkrutannya ke pengadilan pada tanggal 2 Desember 2001. Saat itu terungkap, terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan, yang menyebabkan nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Sebelum kebangkrutan Enron terungkap, KAP Andersen mempertahankan Enron sebagai klien perusahaan, dengan memanipulasi laporan keuangan dan penghancuran dokumen atas kebangkrutan Enron, dimana sebelumnya Enron menyatakan bahwa pada periode pelaporan keuangan yang bersangkutan tersebut, perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar $ 393, padahal pada periode tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar $ 644 juta yang disebabkan oleh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Enron.

Analisis : Contoh kasus yang terjadi pada KAP Andersen dan Enron adalah sebuah pelanggaran etika profesi akuntansi dan prinsip etika profesi, yaitu berupa pelanggaran tanggung jawab –yang salah satunya adalah memelihara kepercayaan masyarakat terhadap jasa profesional seorang akuntan. Pelanggaran prinsip kedua yaitu kepentingan publik,pada kasus KAP Andersen dan Enron tersebut kurang dipegang teguhnya kepercayaan masyarakat, dan tanggung jawab yang tidak semata-mata hanya untuk kepentingan kliennya tetapi juga menitikberatkan pada kepentingan public. Jadi seharusnya KAP Andersen dalam melakukan tugasnya sebagai akuntan harus melakukan tindakan berdasarkan etika profesi akuntansi dan prinsip etika profesi.

sumber :

http://adityaprima.blogspot.com/2013/01/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html

Perkembangan Etika Bisnis dan Profesi di Indonesia

Etika dalam dunia bisnis diperlukan untuk menjaga hubungan baik dan fairness dalam dunia bisnis. Etika bisnis mencapai status ilmiah dan akademis dengan identitas sendiri, pertama kali timbul di amerika srikat pada tahun 1970-an. Untuk memahami perkembangan etika bisnis De George membedakannya kepada lima periode, yaitu :

     1. Situasi Dahulu

Pada awal sejarah filsafat, Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain, menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara dan membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur. Pada masa ini masalah moral disekitar ekonomi dan bisnis disoroti dari sudut pandang teologi.

     2. Masa Peralihan: Tahun 1960-an

Pada saat ini terjadi perkembangan baru yang dapat disebut sbagai prsiapan langsung bagi timbulnya etika bisnis. Ditandai pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas di Amerika Serikat (AS), revolusi mahasiswa (di ibukota Perancis), penolakan terhadap establishment (kemapanan), pada saat ini juga timbul anti konsumerisme. Hal ini memberi perhatian pada dunia pendidikan khususnya manajemen, yaitu dengan memasukan mata kuliah baru ke dalam kurikulum dengan nama busines and society and coorporate sosial responsibility, walaupun masih menggunakan pendekatan keilmuan yang beragam minus etika filosofis.

     3. Etika Bisnis Lahir di AS: Tahun 1970-an

Terdapat dua faktor yang mendorong kelahiran etika bisnis pada tahun 1970-an yaitu:

    -   Sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis di sekitar bisnis dan etika  bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis

    -   Terjadinya krisis moral yang dialami oleh dunia bisnis.

Pada saat ini mereka bekerja sama khususnya dengan ahli ekonomi dan manejemen dalam meneruskan tendensi etika terapan. Norman E. Bowie menyebutkan bahwa kelahiran etika bisnis ini disebabkan adanya kerjasama interdisipliner, yaitu pada konferesi perdana tentang etika bisnis yang diselanggarakan di universitas Kansas oleh philosophi Departemen bersama colledge of business pada bulan November 1974.

     4. Etika Bisnis Meluas ke Eropa: Tahun 1980-an

Di Eropa Barat, etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Hal ini pertama kali ditandai dengan semakin banyaknya perguruan tinggi di Eropa Barat, yang mencantumkan mata kuliah etika bisnis. Pada tahun 1987 didirikan pula European Ethics Network (EBEN), yang digunakan sebagai forum pertemuan antara akademisi dari universitas, sekolah bisnis, para pengusaha dan wakil-wakil dari organisasi nasional dan internasional.

    5. Etika Bisnis menjadi Fenomena Global: Tahun 1990-an

Etika bisnis telah hadir di Amerika Latin , ASIA, Eropa Timur dan kawasan dunia lainnya. Di Jepang yang aktif melakukan kajian etika bisnis adalah Institute of Moralogy pada universitas Reitaku di Kashiwa-Shi. Di india etika bisnis dipraktekkan oleh Management Center of Human Values yang didirikan oleh dewan direksi dari Indian Institute of Management di Kalkutta tahun 1992. Lalu pada 25-28 Juli 1996, telah didirikan International Society for Business, Economics, and Ethics (ISBEE) di Tokyo.

Di Indonesia sendiri, pada beberapa perguruan tinggi terutama pada program pascasarjana telah diajarkan mata kuliah etika bisnis. Selain itu bermunculan pula organisasi-organisasi yang melakukan pengkajian khusus tentang etika bisnis misalnya lembaga studi dan pengembangan etika usaha indonesia (LSPEU Indonesia) di jakarta.

Sejarah Akuntan di Indonesia

Pada waktu Indonesia merdeka, hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Prof. Dr. Abutari, sedangkan Prof. Soemardjo lulus pendidikan akuntan di negeri Belanda pada tahun 1956.

Akuntan-akuntan Indonesia pertama lulusan dalam negeri adalah Basuki Siddharta, Hendra Darmawan, Tan Tong Djoe, dan Go Tie Siem, mereka lulus pertengahan tahun 1957. Keempat akuntan ini bersama dengan Prof. Soemardjo mengambil prakarsa mendirikan perkumpulan akuntan untuk bangsa Indonesia saja. Alasannya, mereka tidak mungkin menjadi anggota NIVA (Nederlands Institute Van Accountants) atau VAGA (Vereniging Academisch Gevormde Accountants). Mereka menyadari keindonesiaannya dan berpendapat tidak mungkin kedua lembaga itu akan memikirkan perkembangan dan pembinaan akuntan Indonesia.

Hari Kamis, 17 Oktober 1957, kelima akuntan tadi mengadakan pertemuan di aula Universitas Indonesia (UI) dan bersepakat untuk mendirikan perkumpulan akuntan Indonesia. Karena pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh semua akuntan yang ada maka diputuskan membentuk Panitia Persiapan Pendirian Perkumpulan Akuntan Indonesia. Panitia diminta menghubungi akuntan lainnya untuk menanyakan pendapat mereka. Dalam Panitia itu Prof. Soemardjo duduk sebagai ketua, Go Tie Siem sebagai penulis, Basuki Siddharta sebagai bendahara sedangkan Hendra Darmawan dan Tan Tong Djoe sebagai komisaris. Surat yang dikirimkan Panitia kepada 6 akuntan lainnya memperoleh jawaban setuju.

Perkembangan Standar Profesional Akuntan Publik

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah merupakan hasil pengembangan berkelanjutan standar profesional akuntan publik yang dimulai sejak tahun 1973. Pada tahap awal perkembangannya, standar ini disusun oleh suatu komite dalam organisasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang diberi nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan.

Standar yang dihasilkan oleh komite tersebut diberi nama Norma Pemeriksaan Akuntan. Sebagaimana tercermin dari nama yang diberikan, standar yang dikembangkan pada saat itu lebih berfokus ke jasa audit atas laporan keuangan historis.

Perubahan pesat yang terjadi di lingkungan bisnis di awal dekade tahun sembilan puluhan kemudian menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan mutu jasa audit atas laporan keuangan historis, jasa atestasi, dan jasa akuntansi dan review.

Di samping itu, tuntutan kebutuhan untuk menjadikan organisasi profesi akuntan publik lebih mandiri dalam mengelola mutu jasa yang dihasilkan bagi masyarakat juga terus meningkat.

Respon profesi akuntan publik terhadap berbagai tuntutan tersebut diwujudkan dalam dua keputusan penting yang dibuat oleh IAI pada pertengahan tahun 1994 : (1) perubahan nama dari Komite Norma Pemeriksaan Akuntan ke Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan (2) perubahan nama standar yang dihasilkan dari Norma Pemeriksaan Akuntan ke Standar Profesional Akuntan Publik.

SPAP merupakan kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis dan aturan etika. Pernyataan standar teknis yang dikodifikasi dalam buku SPAP ini terdiri dari : 1. Pernyataan Standar Auditing 2. Pernyataan Standar Atestasi 3. Pernyataan Jasa Akuntansi dan Review 4. Pernyataan Jasa Konsultansi 5. Pernyataan Standar Pengendalian Mutu

Sedangkan aturan etika yang dicantumkan dalam SPAP adalah Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang dinyatakan berlaku oleh Kompartemen Akuntan Publik sejak bulan Mei 2000.  Standar Auditing Standar auditing merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA).

Dengan demikian, PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum dalam standar auditing.  PSA berisi ketentuan-ketentuan dan panduan utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit.  Termasuk dalam PSA adalah Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan dalam PSA. Standar Atestasi Standar atestasi memberikan rerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, serta tipe perikatan atestasi lain yang memberikan keyakinan yang lebih rendah (review, pemeriksaan, dan prosedur yang disepakati).

Standar atestasi terdiri dari 11 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Atestasi (PSAT).  PSAT merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang terdapat dalam standar atestasi. Termasuk dalam PSAT adalah Interpretasi Pernyataan Standar Atestasi (IPSAT), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan dalam PSAT.  Standar Jasa Akuntansi dan Review Standar jasa akuntansi dan review memberikan rerangka untuk fungsi nonatestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review.

Standar jasa akuntansi dan review dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSAR). Termasuk di dalam Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review adalah Interpretasi Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (IPSAR), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan dalam PSAR.

Standar Jasa Konsultansi Standar jasa konsultansi memberikan panduan bagi praktisi yang menyediakan jasa konsultansi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Jasa konsultansi pada hakikatnya berbeda dari jasa atestasi akuntan publik terhadap asersi pihak ketiga. Dalam jasa atestasi, para praktisi menyajikan suatu kesimpulan mengenai keandalan suatu asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain, yaitu pembuat asersi (asserter).

sumber : 

http://njfernandosimatupang.blogspot.com/2012/12/sejarah-perkembangan-etika-profesi.html

http://theaccountantkanta.blogspot.com/2010/11/profesi-akuntan-dan-perkembangannya.html

Contoh kasus benturan kepentingan

Dua Emiten BEJ Langgar Peraturan Benturan Kepentingan

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menjatuhkan sanksi kepada dua emiten yang menjadi anggota bursa di Bursa Efek Jakarta (BEJ), karena melanggar peraturan Bapepam nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Selain itu, dalam waktu bersamaan Bapepam juga memberikan mencabut ijin usaha sebuah perusahaan perantara perdagangan efek.

Dua perusahaan terbuka yang melanggar Peraturan Bapepam tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu adalah PT Multipolar Tbk dan PT Broadband Multimedia, Tbk. Keduanya dijatuhi sanksi berupa denda karena pelanggaran Peraturan Bapepam tersebut. Demikian siaran pers Bapepam yang ditandatangani oleh Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam, Robinson Simbolon.

Kasus Multipolar dan Broadband berawal dari adanya penjaminan deposito milik Multipolar sebesar AS$2 juta yang dijadikan jaminan utang Broadband di Bank Lippo pada 2000 yang jatuh tempo tahun 2001 dan telah diperpanjang hingga 12 Mei 2002. Selain deposito, jaminan utang Broadband juga dalam bentuk kas sebesar Rp17,38 miliar pada Juni 2000 yang jatuh tempo pada 2001 dan telah diperpanjang hingga 12 Mei 2002.

Di samping itu, Multipolar juga telah memberikan jaminan deposito senilai AS$0,3 juta untuk dijaminkan  sebagai jaminan utang Broadband di Bank Mayapada pada Mei 2000 yang jatuh tempo  pada 2001 dan telah diperpanjang hingga 11 November 2002. Serta pinjaman sebesar Rp10 miliar pada November 2001 yang jatuh tempo pada 11 November 2002.

Berdasarkan pemeriksaan Bapepam, ditemukan bahwa Multipolar dan Broadband tidak melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) independen atas transaksi penjaminan utangn Broadband di BankLippo  dan Bank Mayapada sehingga melanggar Peraturan Bapepam tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Selain itu, Bapepam menemukan adanya tindakan dari direksi dan komisaris Multipolar tidak cukup berhati-hati dalam mengelola perusahaan. Terutama, yang berkaitan dengan penjaminan yang diberikan atas utang Broadband.

Dalam pemeriksaan kasus yang sama, Bapepam juga menemukan PT Reksa Puspita Karya tidak melaporkan kepdaa Bapepam adanya pembelian saham Broadband  senilai Rp19,6 miliar yang mengakibatkan adanya perubahan kepemilikan  sahamnya dari sebesar 16,69 persen menjadi 18 persen.

Terhadap Multipolar, Bapepam menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp500 juta kepada perseroan. Selain itu, terhadap Diraksi dan komisaris Multipolar juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp500 juta karena tindakannya tidak cukup hati-hati dalam mengelola perusahaan berkaitan dengan penjaminan yang diberikan atas utang Broadband.

Sementara terhadap Broadband sendiri, Bapepam menjatuhkan sanksi berupa sebesar Rp500 juta karena melanggar Peraturan Bapepam tentang Benturan Kepentingan Transaksi tertentu.

Sedangkan terhadap PT Reksa Pustpita karya, dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp21,8 juta atas keterlambatan penyampaian laporan perubahan kepemilikan PT Broadband kepada Bapepam. Keterlambatan yang terjadi adalah selama 218 hari, terhitung sejak 8 Januari 2002 sampai 13 Agustus 2002.

Pencabutan ijin usaha

Selain pengenaan sanksi terhadap tiga perusahaan yang terlibat dalam kasus tersebut, Bapepam juga mencabut ijin usaha PT DBS Securities Indonesia secara resmi sebagai perantara perdagangan eek dan penjamin emisi efek. Pencabutan ijin tersebut, terkait dengan tidak aktifnya perusahaan efek dimaksud sejak April 2001.

Penghentian kegiatan usaha perusahaan merupakan imbas dari penggabungan usaha antara Vickers Ballas Holding Ltd. (VBH) dengan The Development  Bank of Singapore (DBS).

VBH merupakan pemilik dari 75 persen saham  DBS Vickers Securities Indonesia yang merupakan anggota bura pada Burasa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) melalui DBS Securities Holding Pte.Ltd.

Selain pencabutan ijin usaha dan pengenaan sanksi berupa denda terhadap tiga perusahaan, Bapepam juga menjatuhkan sanksi adminstratif kepada PT Sinarmas Sekuritas. Karena salah satu pegawai Sinarmas Sekuritas tidak memiliki ijin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek, tetapi ikut melakukan perdagangan saham PT Humpuss Intermoda Transportasi, Tbk.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6854/dua-emiten-bej-langgar-peraturan-benturan-kepentingan